capoeiravadiacao.org Wali Kota Kupang, Christian Widodo, menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang harus menjadi ruang strategis yang benar-benar menyerap kebutuhan riil masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Musrenbang dan Pra Musrenbang Tematik Stunting tingkat Kecamatan Kota Raja yang dihadiri jajaran perangkat daerah, lurah, tokoh masyarakat, serta unsur RT dan RW.
Menurut Wali Kota, pembangunan tidak boleh lagi dirancang secara sepihak dari atas tanpa mempertimbangkan aspirasi warga di tingkat kelurahan. Ia menilai pendekatan partisipatif menjadi kunci agar program pemerintah tepat sasaran dan berdampak nyata.
Musrenbang sebagai Ruang Aspirasi Nyata
Musrenbang selama ini dikenal sebagai forum perencanaan tahunan yang mempertemukan pemerintah dan masyarakat. Namun, Wali Kota menekankan bahwa forum tersebut tidak boleh sekadar formalitas administratif.
Ia mengingatkan bahwa Musrenbang harus menjadi mekanisme dialog dua arah yang produktif. Pemerintah wajib mendengar langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari persoalan infrastruktur, layanan dasar, hingga isu sosial seperti stunting.
Dengan pendekatan ini, setiap usulan yang masuk dapat dipetakan secara lebih objektif dan disesuaikan dengan kapasitas anggaran daerah.
Pagu Rp500 Juta untuk Setiap Kelurahan
Sebagai bentuk komitmen konkret, Pemerintah Kota Kupang menetapkan pagu program sebesar Rp500 juta untuk setiap kelurahan. Kebijakan ini diharapkan memberikan ruang fiskal yang cukup bagi kelurahan untuk mengimplementasikan program prioritas.
Pagu tersebut memungkinkan kelurahan merancang intervensi yang lebih fokus sesuai kebutuhan lokal. Dengan anggaran yang jelas, proses perencanaan tidak lagi bersifat abstrak, melainkan memiliki batas dan arah yang terukur.
Langkah ini juga dinilai sebagai bentuk desentralisasi pengambilan keputusan di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Kelurahan menjadi aktor penting dalam memastikan pembangunan berjalan efektif.
Fokus pada Penanganan Stunting
Dalam forum tersebut, isu stunting turut menjadi perhatian utama melalui Pra Musrenbang Tematik. Pemerintah Kota Kupang menempatkan penanganan stunting sebagai prioritas lintas sektor.
Wali Kota menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab dinas kesehatan. Diperlukan kolaborasi antara sektor pendidikan, sanitasi, pemberdayaan masyarakat, serta dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Pendekatan berbasis komunitas dinilai lebih efektif karena menyentuh langsung keluarga yang membutuhkan pendampingan. Dengan dukungan pagu anggaran kelurahan, program pencegahan dan intervensi dini dapat dilakukan lebih optimal.
Partisipasi Lintas Elemen Masyarakat
Kegiatan Musrenbang di Kecamatan Kota Raja dihadiri berbagai unsur masyarakat, mulai dari lurah, ketua LPM, RW, RT, hingga tokoh agama dan pemuda. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan membutuhkan partisipasi luas.
Wali Kota mengapresiasi keterlibatan aktif para pemangku kepentingan. Menurutnya, pembangunan yang inklusif hanya dapat terwujud jika semua elemen memiliki rasa kepemilikan terhadap program yang dirancang.
Partisipasi masyarakat juga membantu pemerintah dalam memetakan prioritas secara lebih realistis. Aspirasi warga menjadi referensi penting dalam menentukan skala prioritas.
Menghindari Perencanaan Sepihak
Wali Kota menegaskan bahwa pola perencanaan lama yang bersifat top-down harus ditinggalkan. Pembangunan tidak boleh lagi ditentukan semata-mata oleh perspektif birokrasi tanpa mendengar suara masyarakat.
Pendekatan bottom-up melalui Musrenbang memungkinkan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan riil. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menyelaraskan aspirasi warga dengan kerangka kebijakan daerah.
Dengan mekanisme ini, diharapkan tidak ada lagi program yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan atau tidak memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Menuju Pembangunan Tepat Sasaran
Penetapan pagu program Rp500 juta per kelurahan menjadi langkah awal menuju pembangunan yang lebih terukur dan akuntabel. Pemerintah berharap setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak.
Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Wali Kota juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari jumlah proyek fisik, tetapi dari peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Komitmen Jangka Panjang
Musrenbang berbasis kebutuhan warga menjadi fondasi penting bagi arah pembangunan Kota Kupang ke depan. Dengan pendekatan partisipatif, pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan lahir dari dialog dan data.
Keterlibatan aktif masyarakat, dukungan perangkat daerah, serta alokasi anggaran yang jelas diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Kupang berupaya menciptakan tata kelola yang lebih inklusif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata warga. Musrenbang bukan lagi sekadar agenda tahunan, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan tepat sasaran.
Cek Juga Artikel Dari Platform infowarkop.web.id