capoeiravadiacao.org Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberi penjelasan mengenai isu insentif Rp6 juta per hari untuk dapur umum Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Publik sempat mempertanyakan alasan pemberian insentif besar tersebut dan menuntut kejelasan penggunaan anggarannya.
Dadan mengatakan, kebijakan itu bukan bentuk pemborosan. Pemerintah memberi insentif sebagai apresiasi kepada para pengelola dapur yang sudah berkontribusi menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat.
“Besaran itu sudah dihitung sesuai kebutuhan bahan pangan, logistik, dan tenaga kerja di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, angka tersebut bukan upah pribadi, melainkan biaya operasional harian satu dapur. Dana digunakan untuk membeli bahan, membayar juru masak, dan menyalurkan makanan ke penerima manfaat.
Bukan Anggaran Baru, Tapi Penyesuaian Skema Lama
Dadan menegaskan, insentif Rp6 juta per hari tidak berasal dari anggaran tambahan. Pemerintah hanya menata ulang skema lama agar lebih efisien. “Tidak ada anggaran baru, hanya perubahan mekanisme pencairan,” jelasnya.
Sebelumnya, dana dapur umum disalurkan melalui beberapa pos: transportasi, bahan pangan, dan tenaga kerja. Sekarang, semua digabung menjadi satu sistem insentif terintegrasi. Dengan cara ini, proses administrasi lebih sederhana dan cepat.
Ia juga menyebut sistem baru membantu mencegah keterlambatan distribusi dana. Seluruh pembayaran kini dilakukan secara digital dan bisa diaudit kapan saja. “Kami ingin sistemnya transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Peran Vital Dapur Umum MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menempatkan dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai tulang punggung kegiatan. Dapur ini tidak hanya memasak, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang.
SPPG melibatkan juru masak lokal, tenaga logistik, dan pengawas mutu gizi. Mereka menyiapkan makanan untuk anak sekolah, ibu hamil, lansia, hingga masyarakat kurang mampu. Setiap hari, ratusan porsi makanan diolah dan dikirim ke titik distribusi.
“SPPG bukan sekadar tempat memasak,” kata Dadan. “Mereka adalah pusat edukasi dan pelayanan gizi masyarakat.”
Mekanisme Penyaluran Insentif
Dana insentif disalurkan berdasarkan kinerja harian dapur. Dapur yang aktif melayani dan melaporkan kegiatan dengan benar mendapat insentif penuh. Dapur yang tidak beroperasi sesuai pedoman tidak menerima pembayaran.
Sebagian besar dana digunakan untuk operasional, bukan keuntungan. Komponen pengeluaran mencakup bahan pangan, upah tenaga, dan transportasi makanan. “Rp6 juta itu total biaya operasional, bukan honor per orang,” ujar Dadan.
Pemerintah juga menugaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memantau seluruh transaksi. Setiap pengeluaran dicatat secara digital agar tidak terjadi penyimpangan.
Transparansi dan Pengawasan Ketat
Dadan menegaskan bahwa BGN berkomitmen menjaga transparansi. Semua transaksi terekam di sistem digital yang terhubung dengan Kementerian Keuangan dan lembaga pengawas. “Kami ingin dana rakyat digunakan tepat sasaran,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga ikut mengawasi dapur MBG di wilayah masing-masing. Laporan rutin disampaikan untuk memastikan dapur memenuhi standar keamanan dan kebersihan pangan.
Dengan sistem ini, BGN ingin menghapus stigma bahwa dana besar identik dengan penyalahgunaan. “Program gizi ini dijalankan dengan tanggung jawab penuh,” tegas Dadan.
Dampak Positif Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis telah memberi dampak nyata bagi masyarakat. Berdasarkan data BGN, konsumsi protein anak-anak di daerah penerima MBG meningkat hingga 25 persen.
Selain itu, angka gizi buruk dan stunting menurun di beberapa wilayah.
Dadan menjelaskan, program ini tidak hanya menyehatkan warga tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Banyak bahan pangan yang digunakan berasal dari petani dan UMKM sekitar dapur. “Kami memberdayakan masyarakat dari sisi produksi juga,” ujarnya.
Melalui MBG, pemerintah ingin memastikan masyarakat kecil dapat mengakses makanan bergizi tanpa harus bergantung pada bantuan impor atau pasokan besar dari luar daerah.
Sinergi Pemerintah dan Masyarakat
Kesuksesan MBG tidak bisa dilepaskan dari kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemerintah pusat menyediakan anggaran dan sistem, sedangkan masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan di lapangan.
Menurut Dadan, kolaborasi ini membuat program berjalan lebih efektif. “Kami ingin membangun budaya gotong royong dalam pemenuhan gizi. Semua pihak punya peran,” katanya.
Ia juga berharap masyarakat mendukung program ini dengan menjaga kualitas pangan lokal dan ikut mengawasi pelaksanaannya.
Penutup: Insentif Sebagai Bentuk Apresiasi
Penjelasan BGN menegaskan bahwa insentif Rp6 juta per hari bukanlah pemborosan, melainkan bentuk penghargaan terhadap tenaga yang bekerja di garis depan pelayanan gizi. Dana ini menjadi bahan bakar utama bagi keberlanjutan dapur MBG di berbagai daerah.
Dengan pengawasan ketat dan sistem digital yang transparan, pemerintah optimistis program ini bisa terus berlanjut tanpa polemik. “Setiap rupiah yang dikeluarkan harus berdampak pada gizi rakyat,” ujar Dadan menutup keterangannya.
Program Makan Bergizi Gratis kini bukan sekadar proyek bantuan pangan, melainkan gerakan nasional membangun generasi sehat dan produktif. Melalui efisiensi, kolaborasi, dan tanggung jawab, dapur MBG diharapkan menjadi simbol kepedulian nyata negara terhadap kesejahteraan warganya.
Cek Juga Artikel Dari Platform medianews.web.id